KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan keluarga di Kota Pontianak.
Menurutnya, PKK bukan sekadar organisasi pendamping, tetapi bagian penting dari pembangunan daerah karena mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga, dasawisma, dan posyandu.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah kota. Kerja nyata, kerja ikhlas, dan kerja rasa, itulah PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini tugas yang sangat mulia,” ujarnya saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Program Kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (19/5/2026).
Edi mengatakan, upaya memajukan Kota Pontianak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada organisasi perangkat daerah (OPD). Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif TP PKK yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia menilai, kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, kebahagiaan, hingga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, ini luas. Kita harus melihat warga kita sehat atau tidak, cerdas atau tidak, bahagia atau tidak. Kalau sehat dan cerdas tapi tidak bahagia, itu juga masalah,” katanya.
Menurut Edi, berbagai target pembangunan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, hingga peningkatan daya saing masyarakat hanya bisa dicapai melalui kerja sama semua pihak.
Karena itu, ia meminta program kerja PKK dan perangkat daerah dapat berjalan selaras agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua tugas dan fungsi OPD muaranya adalah memajukan kota dan menyejahterakan masyarakat. PKK harus diajak untuk mencapai target yang menjadi visi dan misi dalam RPJMD,” jelasnya.
Edi juga menyinggung keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pontianak yang dinilai belum ideal dibanding jumlah penduduk. Kondisi tersebut, katanya, membuat peran PKK semakin strategis dalam membantu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan tantangan pembangunan keluarga saat ini semakin kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan langkah bersama yang terarah, berkelanjutan, dan saling terintegrasi.
Menurut Yanieta, program kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat berbagai aspek pembangunan keluarga, mulai dari kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, edukasi sanitasi, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu.
“Pada pilar kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, kami akan terus hadir dalam edukasi lingkungan, pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu, serta edukasi sanitasi lingkungan yang layak di setiap keluarga,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital dan pemanfaatan teknologi bagi kader PKK maupun masyarakat. Menurutnya, kader PKK harus semakin adaptif dalam menyebarkan informasi positif dan edukatif di tengah perkembangan era digital.
Yanieta berharap seluruh program PKK, mulai dari tingkat dasawisma hingga kecamatan, dapat berjalan searah dengan program Pemerintah Kota Pontianak sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, banyak program PKK yang sebenarnya dapat disinergikan dengan program OPD. Karena itu, dukungan perangkat daerah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya percaya ketika pemerintah, Tim Penggerak PKK, dan seluruh elemen masyarakat berjalan beriringan, maka tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya. (*)
