Kapuas Hulu

KPK Larang Hibah untuk Instansi Vertikal, Aktivis Kapuas Hulu Minta Dugaan Lama Diusut Tuntas

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Tuesday, 19 May 2026

KPK Panggil Dua Kepala Dinas dan Mantan Ketua Dewan Mempawah Terkait Korupsi Jalan Sekabuk dan Sebukit Rama

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengingatkan kepala daerah agar tidak memberikan hibah kepada instansi vertikal mendapat perhatian publik. Sikap tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan anggaran daerah.

Sebelumnya, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota hingga wakil wali kota, agar tidak memberikan hibah dalam bentuk anggaran maupun fasilitas lainnya kepada instansi vertikal.

Pemberian hibah kepada instansi vertikal sendiri selama ini disebut bukan lagi hal baru. Praktik tersebut bahkan dinilai sudah menjadi budaya yang kerap terjadi di berbagai daerah.

Ketua LSM Peduli Kapuas Hulu, Mohd Syafii, mengatakan langkah KPK meski dinilai terlambat tetap layak diapresiasi karena menunjukkan adanya perhatian terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Walaupun gebrakan KPK ini terlambat, tetapi mendapat apresiasi dari masyarakat,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Syafii, masyarakat juga berharap KPK tidak hanya berhenti pada imbauan semata, tetapi turut menelusuri berbagai bentuk hibah yang sebelumnya pernah diberikan kepala daerah kepada instansi vertikal.

Ia menyebut hibah tersebut bisa berupa anggaran, kendaraan dinas seperti mobil dan motor, paket proyek, hingga fasilitas lainnya.

“Bahkan masyarakat meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas segala bentuk hibah, baik hibah anggaran maupun hibah berbentuk mobil, paket proyek, dan lainnya yang melekat di instansi vertikal yang pernah diberikan kepala daerah,” tegasnya.

Syafii menilai, praktik pemberian hibah kepada instansi vertikal berpotensi merugikan daerah karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejatinya terbatas dan lebih dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat.

Di sisi lain, kata dia, instansi vertikal sebenarnya telah mendapatkan dukungan anggaran yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, ia mempertanyakan alasan masih adanya bantuan tambahan dari pemerintah daerah.

“Padahal kita mengetahui anggaran dari APBN untuk instansi vertikal itu sangat besar. Kenapa harus meminta bantuan lagi dengan kepala daerah, sedangkan APBD sangat terbatas,” katanya.

Ia juga menilai praktik semacam itu dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Praktik seperti ini bisa menjadi penghambat pembangunan di setiap daerah,” pungkasnya. (Haq)

Pemberian hibah kepada instansi vertikal sendiri selama ini disebut bukan lagi hal baru. Praktik tersebut bahkan dinilai sudah menjadi budaya yang kerap terjadi di berbagai daerah.

Ketua LSM Peduli Kapuas Hulu, Mohd Syafii, mengatakan langkah KPK meski dinilai terlambat tetap layak diapresiasi karena menunjukkan adanya perhatian terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Walaupun gebrakan KPK ini terlambat, tetapi mendapat apresiasi dari masyarakat,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Ia menyebut hibah tersebut bisa berupa anggaran, kendaraan dinas seperti mobil dan motor, paket proyek, hingga fasilitas lainnya.

“Padahal kita mengetahui anggaran dari APBN untuk instansi vertikal itu sangat besar. Kenapa harus meminta bantuan lagi dengan kepala daerah, sedangkan APBD sangat terbatas,” katanya.

Ia juga menilai praktik semacam itu dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Praktik seperti ini bisa menjadi penghambat pembangunan di setiap daerah,” pungkasnya. (Haq)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:
Komisi Pemberantasan Korupsi Kabupaten Kapuas Hulu

Artikel Selanjutnya

Wamendikti Saintek Resmikan Prodi Spesialis Anestesiologi dan Magister Farmasi FK Untan

Tuesday, 19 May 2026

Artikel Sebelumnya

Resmikan PPDS FK Untan, Wamendikti Fauzan Minta Dokter Spesialis Kembali Mengabdi ke Daerah

Tuesday, 19 May 2026

Berita terkait

Bupati Kapuas Hulu Serahkan Dipa Tahun 2023 ke Instansi Vertikal

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

KPK Larang Hibah untuk Instansi Vertikal, Aktivis Kapuas Hulu Minta Dugaan Lama Diusut Tuntas

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Wamendikti Saintek Resmikan Prodi Spesialis Anestesiologi dan Magister Farmasi FK Untan

Resmikan PPDS FK Untan, Wamendikti Fauzan Minta Dokter Spesialis Kembali Mengabdi ke Daerah

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

KPK Larang Hibah untuk Instansi Vertikal, Aktivis Kapuas Hulu Minta Dugaan Lama Diusut Tuntas

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Wamendikti Saintek Resmikan Prodi Spesialis Anestesiologi dan Magister Farmasi FK Untan

Resmikan PPDS FK Untan, Wamendikti Fauzan Minta Dokter Spesialis Kembali Mengabdi ke Daerah

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter