Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 06 May 2026 |
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel melalui bimbingan teknis (bimtek) e-Katalog Versi 6. Kegiatan ini menyasar para pengguna anggaran, pejabat pengadaan, hingga bendahara agar memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan sistem digital tersebut.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa penerapan e-purchasing menjadi bagian penting dari transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, sistem ini tidak hanya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapannya.
“e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka bimtek e-Katalog Versi 6 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (6/5/2026).
Melalui e-Katalog Versi 6, perangkat daerah dapat mengakses berbagai produk dan jasa dari penyedia secara real-time. Sistem ini memudahkan perbandingan harga dan kualitas, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efektif sekaligus mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan inovatif.
Bahasan juga menekankan bahwa digitalisasi pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah daerah. Dengan sistem yang transparan, potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat ditekan.
“Dengan sistem ini, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru dari sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia. Implementasinya mengacu pada regulasi terbaru melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.
Melalui bimtek ini, para peserta diharapkan memahami seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Versi 6, mulai dari proses persiapan hingga pembayaran. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi pengadaan pada Tahun Anggaran 2026.
Bahasan turut mengingatkan pentingnya partisipasi aktif selama bimtek berlangsung. Ia meminta peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang dihadapi, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat implementasi di lapangan.
“Jangan sampai di forum diam, tetapi setelah kembali ke perangkat daerah justru muncul perbedaan pemahaman. Bimtek ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat bimtek ini menggunakan anggaran yang diawasi secara ketat. Karena itu, kegiatan tersebut harus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah.
“Dengan begitu, pengadaan barang dan jasa di Pontianak bisa semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel melalui bimbingan teknis (bimtek) e-Katalog Versi 6. Kegiatan ini menyasar para pengguna anggaran, pejabat pengadaan, hingga bendahara agar memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan sistem digital tersebut.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa penerapan e-purchasing menjadi bagian penting dari transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, sistem ini tidak hanya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapannya.
“e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka bimtek e-Katalog Versi 6 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (6/5/2026).
Melalui e-Katalog Versi 6, perangkat daerah dapat mengakses berbagai produk dan jasa dari penyedia secara real-time. Sistem ini memudahkan perbandingan harga dan kualitas, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efektif sekaligus mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan inovatif.
Bahasan juga menekankan bahwa digitalisasi pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah daerah. Dengan sistem yang transparan, potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat ditekan.
“Dengan sistem ini, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru dari sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia. Implementasinya mengacu pada regulasi terbaru melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.
Melalui bimtek ini, para peserta diharapkan memahami seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Versi 6, mulai dari proses persiapan hingga pembayaran. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi pengadaan pada Tahun Anggaran 2026.
Bahasan turut mengingatkan pentingnya partisipasi aktif selama bimtek berlangsung. Ia meminta peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang dihadapi, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat implementasi di lapangan.
“Jangan sampai di forum diam, tetapi setelah kembali ke perangkat daerah justru muncul perbedaan pemahaman. Bimtek ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat bimtek ini menggunakan anggaran yang diawasi secara ketat. Karena itu, kegiatan tersebut harus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah.
“Dengan begitu, pengadaan barang dan jasa di Pontianak bisa semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini