Konferensi Pers Akhir

Tahun 2018

KalbarOnline,

Pontianak – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menggelar Konferensi

Pers Akhir Tahun 2018 yang dilangsungkan di Balai Kemitraan Polda Kalimantan

Barat, Senin (31/12/2018) malam.

Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar,

Irjen Pol Didi Haryono ini memaparkan pelbagai kegiatan oleh jajaran Polda

Kalbar. Mulai dari tingkat Polsek hingga Polda.

Maka dari itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban Polda

Kalbar terhadap publik terkait penanganan kasus hingga pengelolaan anggaran.

Kapolda menuturkan, organisasi Polri adalah organisasi

publik non profit.

“Sehingga memang harus dilaksanakan dalam rentang waktu 1

tahun di 2018 yang tepat hari ini tanggal 31 Desember,” kata Kapolda.

Kapolda menjelaskan, kinerja Polda Kalbar dari Januari

hingga Desember 2018. Mulai dari aspek tugas pokok dan fungsi, bidang pembinaan

dan logistik, bidang anggaran, bidang operasional, operasi kepolisian dan pencapaian-pencapaian

Polda Kalbar yang positif.

“Polda Kalbar melakukan tugas-tugas secara proaktif guna

meningkatkan rasa aman serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Alhamdulillah dalam satu tahun ini berjalan dengan lancar tentunya bersama-sama

dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat,” tuturnya.

Bidang Pembinaan

Daftar susunan Personel Polda Kalbar tahun 2017 baru

terpenuhi sebanyak 10.451 personel. Di tahun 2018 personel Polda Kalbar

mengalami penurunan sebanyak 9 personel jadi 10.442 personel dan dijelaskan

Irjen Pol Didi personel tersebut tersebar di seluruh wilayah Kalbar.

“Adapun sebaran personil tadi 10.451 ditahun 2017 dan 10.442

ditahun 2018, ini tersebar di polsek-polsek dan di 13 polres serta

Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Di bidang pembinaan ini, Kapolda juga menjelaskan bahwa

kuota penerimaan anggota polri dari tahun 2017 lalu dengan tahun 2018 mengalami

peningkatan dari 317 di tahun 2017 menjadi 323 di tahun 2018.

“Untuk tahun 2017 animo masuk polisi 4.575 peserta dan yang

masuk sebanyak 317, di tahun 2018 karena sudah banyak memenuhi

kegiatan-kegiatan operasional, animonya menurun jadi 3.817 tapi penerimaan

meningkat jadi 323,” ucapnya.

Sementara di bidang pengawasan yang dimotori oleh Irwasda

Polda Kalbar, Kombes Pol Andi Musa pengaduan masyarakat meningkat dari tahun

2017 yang hanya 51 pengaduan menjadi 78 pengaduan di tahun 2018.

“Tahun 2017  laporan

ada 51, sedangkan tahun 2018 ada 78, meningkat. Jadi pengaduan masyarakat

meningkat sebanyak 27. Ini tentunya kepercayaan publik terhadap kinerja Polri

tentunya semakin baik yakin bahwa laporan-laporannya akan ditanggapi,”

tuturnya.

Begitu juga dengan saber pungli yang mengalami kenaikan

hingga 1.000 persen, dari 56 kegiatan di tahun 2017 menjadi 19.034 kegiatan di

tahun 2018.

“Disini kenapa naik 1.000 persen di aspek pencegahan di 2018

ada 18.981 kegiatan. Penindakan memang minim karena memang aspek pencegahannya

tinggi sehingga sangat paham tahun 2017 ada 11 kasus saber pungli yang kita

proses, sedangkan ditahun 2018 tinggal 6 kasus,” tukasnya.

Bidang Logistik

Di bidang logistik Polda Kalbar mendapatkan sarana prasarana

terkait dengan dukungan tugas-tugas operasional kurang lebih Rp14 miliar jadi

total di tahun 2017, ada sekitar Rp321 miliar sementara di tahun 2018

ditingkatkan oleh Mabes Polri.

“Ini meningkat kurang lebih Rp14,172 miliar sekian. Jadi

tahun 2017 ada Rp321 miliar sekian, 2018 ditingkatkan oleh Mabes Polri untuk

mendukung sarana prasarana kami. Untuk bidang kalau dinilaikan dengan rupiah

ada Rp335,56 miliar,” ujarnya.

“Adapun alat-alat tersebut adalah kendaraan bermotor roda

dua, kendaraan roda empat, kendaraan roda 6, kendaraan air, kemudian alat

khusus. Kemudian senjata beserta dengan amunisinya,” jelasnya.

“Sedangkan untuk pembangunan dari APBN Mabes Polri meningkat,

di tahun 2017 kalau dinilai dengan rupiah murni ada kurang lebih Rp49 miliar sekian.

Tahun 2018 meningkat menjadi Rp82 miliar sekian,” sambungnya.

Jadi ada peningkatan kurang lebih Rp32, 600 miliar sekian.

Untuk APBN dari Mabes Polri pembangunan Polda Kalbar di tahun 2018 ada 29 unit.

Jika dibandingkan dengan 2017 jauh sekali peningkatannya yaitu sampai kurang

lebih Rp32 miliar sekian.

Untuk hibah tanah, Kapolda menuturkan banyak mendapatkan

hibah dari pemda-pemda dan perseorangan kepada Polda Kalbar terutama untuk

pembangunan SPN, Mako Polsek dan Polres yang jumlahnya kurang lebih ada 19.

“Adapun hibah tanah, kalau kita bandingkan dari tahun 2017

dan 2018, tahun 2017 Rp4 miliar sekian, 2018 Rp14 miliar sekian. Jadi ada 28

dari APBN kemudian 19 dari APBD jadi keseluruhannya ada 45 pembangunan selama

2018,” jelasnya.

“Angka ini sangat signifikan kenapa, karena kita kerja.

Kerja kita juga sama-sama didukung oleh warga masyarakat beserta seluruh

stakeholder yang ada di Kalimantan Barat,” tukasnya.

Bangunan di tahun 2017 jika dinilai dengan angka rupiah

murni kurang lebih Rp3,699 miliar, sementara di tahun 2018, dinilai kurang

lebih Rp26,173 miliar, untuk pembangunan.

“Ini hibah dari seluruh warga masyarakat disini, yang

memberikan apresiasi yang memberikan bantuan kepada kita. Selisihnya ada 607

persen dibandingkan dengan 2017,” tuturnya.

Di samping hibah tanah dan bangunan, ada juga hibah

kendaraan bermotor dan satwa. Polda Kalbar juga dihibahkan mobil dari

instansi-instansi tertentu kemudian digunakan untuk di polres-polres dan

Brimob.

Bidang Anggaran

“Tahun 2018 ada Rp1,174 triliun yang harus kami

pertanggungjawabkan, 64 persennya untuk belanja pegawai selebihnya untuk belanja

barang dan belanja modal,” tuturnya.

Bidang Operasional

Ada empat golongan kejahatan di Polri, yang pertama adalah

kejahatan konfensional, kemudian ada kejahatan trans nasional, kejahatan

terhadap kekayaan negara dan yang keempat adalah kejahatan berkotijensi.

Dari Januari hingga Desember tahun 2018 Polda Kalbar

mencatat ada 5.903 kasus kejahatan yang dilaporkan, sedangkan di tahun 2017 ada

5.984 kasus.

“Secara angka memang turun, tapi secara kejahatan

konfensional juga turun dari 5.011, di 2018 turun menjadi 4.623. Namun untuk

transnasional crime ada 724 kasus yang kita proses, kalau dibandingkan dengan

2017 ada 592,” tukasnya.

“Kenapa ini meningkat, ini berarti yang melaporkan adalah

petugas, entah itu dari Polrinya, entah itu dari TNI-nya, baik itu dari Satpol

PP-nya, pokoknya semua laporan yang ditangkap oleh masyarakat pasti meningkat

contohnya itu Narkoba yang harus ditemukan,” jelasnya.

Kasus kejahatan konfensional adalah laporan dari masyarakat

sementara kejahatan transnasional crime pelapornya adalah petugas. Begitu juga

terhadap kejahatan kekayaan negara yang memerlukan keaktifan Polri untuk

menyelidiki dan melaporkan.

“Di tahun 2018 ada 556 kasus dan di tahun 2017, 380 kasus,

ini meningkat sebanyak 89,9 persen. Sehingga empat jenis kejahatan tersebut

secara umum turun di 2018. Karena keaktifan kita melakukan penangkapan,

melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merugikan kekayaan negara,” kata

Kapolda.

Crime Index adalah kejahatan-kejahatan yang menjadikan

atensi.

“Jadi penentuan Crime Index itu adalah tingkat keseringan

kejahatan itu terjadi di satu tempat tertentu. Jadi disini di Kalimantan Barat

yang paling sering terjadi adalah penganiayaan dengan pemberatan, pencurian

biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor dan

yang terakhir adalah laka lantas,” jelasnya.

Dari Crime Index tersebut tercatat pada tahun 2018 ada 3.630

kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan 3.695 kasus, kejahatan

mengalami penurunan.

“Turun sedikit, turun sedikit untuk kejahatan-kejahatan yang

masuk Crime Index. Yaitu turun kurang lebih 65 kite presentasekan ada 40 persen

turunnya,” ucapnya.

Untuk kasus narkoba, di tahun 2018 Polda Kalbar berhasil

mengungkap sebanyak 771 kasus. Kapolda mengatakan hal ini karena keaktifan dari

petugas sehinga pengungkapan kasus meningkat dari 2017 lalu yang berhasil

mengungkap 530 kasus.

Jenis-jenis narkobanya adalah, ganja, ekstasi dan sabu

tambah happy five. Paling banyak

adalah sabu. Ini selalu aja setiap hari ini para Kapolres selalu melaporkan

kalo ngak narkoba, curanmor, yang setiap hari hampir mendominasi kejahatan di

Kalimantan Barat.

“Untuk narkoba kami sudah sepakat, pengedar, pemodal,

bandar, tembak. Tembak tapi tidak mematikan. Ini tentunya menjadi suatu daya

tangkal terhadap hal hal yang terkait dengan pencegahan kejahatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Irjen Pol Didi juga menyampaikan

bahwa pihaknya juga telah melakukan profiling terhadap pelaku narkoba.

“Kalau dari gendernya memang lebih banyak pria. Jumlah

totalnya ada 1.006 pelaku narkoba selama tahun 2018. Jadi kalau kita bagi 365

satu hari rata-rata dua sampai tiga orang pelaku narkoba yang kita tangkap,” tukas

Kapolda.

Kriminal Khusus

Selanjutnya penangannan kasus oleh Dit Reskrimsus, untuk

tahun 2017 ada 52 kasus korupsi yang ditangani sementara 2018 menurun 44 kasus.

Kasus yang terkait dengan perbatasan seperti ilegal logging, human traficking dan

seterusnya ada 123 kasus.

“Terkait dengan ilegal logging sendiri ada 81 kasus kemudian

ilegal minning ada 146 kasus sementara itu kasus ITE tahun 2018 ada 37 ini

paling banyak pada saat pilkada kemaren kalau dibandingkan dengan 2017 lalu

yang memang belum ada pilkada  itu hanya

19 kasus,” katanya.

Sementara itu, kasus Karhuta ada 29 dibandingkan 2017 hanya

3 kasus.

“Kemaren kita dengan Bapak Pangdam dibantu dengan semua

komponen yang terkait ada juga Pak Nyarong bersama-sama dengan Manggala Agni,

semua. Kita proses semuanya dan tersangkanya ada 34 orang,” ujarnya.

Kapolda berharap di tahun 2019 nanti penanganan kasus

karhutla bisa lebih sedikit, mengingat Karhutla tahun 2018 banyak memakan

korban bahkan ada yang meninggal dunia.

Untuk penanganan kasus Satgas Pangan jumlahnya ada 62 kasus

yang diproses dengan tersangkanya sebanyak 62 orang dan hampir seluruhnya sampai

proses sidik di Kejaksaan.

“Satgas pangan kita kemarin mendapat apresiasi dari Mabes

Polri, karena paling aktif dan paling banyak menangani kasus se Indonesia

sebanyak 189 kasus. Ini berkat berkolaborasi dengan satgas pangan provinsi,

bersama-sama melakukan upaya-upaya penindakan sehingga stabilitas harga dan

ketersediaan sembako benar-benar dapat terjaga,” imbuhnya.

Kriminal Umum

Penanganan kasus judi dari Direktorat Kriminal Umum diahun

2017, ada 212 kasus. Sementara Curanmor juga meningkat dari 541 kasus di tahun

2017 menjadi 523 kasus di tahun 2018. Hal ini terjadi karena tindakan tegas

dari petugas.

“Kemudian street crime, yaitu kejahatan jalanan di tahun

2017 ada 2306 kasus, tahun 2018 menurun menjadi 2107. Alhamdulillah, ini karena

keaktifan personel, baik dengan teman-teman di unsur lain yang melakukan

upaya-upaya bersama sampai dengan pola-pola penindakan,” tegasnya.

Sementara penanganan kasus premanisme terkait dengan

pemalakan, parkir liar, mabuk-mabukkan dan sebagainya, ditahun 2017 ada 508

kasus dengan langkah penindakan dengan jumlah tersangka 152.

Begitu juga dengan Tibtor (penertiban Kendaraan Bermotor)

KKYD ini adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan.

“Tibtor ini saya dulu mengambil kebijakan karena tingginya

tingkat pencurian kendaraan bermotor. Sasarannya kenalpot yang menimbulkan

suara bising, tidak ada plat nomor dan perlengkapan kendaraannya tidak

lengkap,” jelasnya.

Penanganan kasus tibtor ini tercatat sebanyak 95 kasus

dengan jumlah tersangka 126 orang. Terakhir peananganan kasus tindak pidana

perdagangan orang yaitu sebanyak 11 dari 29 laporan polisi ditambah dengan TKI

ilegal jumlahnya adalah 87.

Ilegal Fishing

“Ini kemaren menangkap kepiting yang mau diseludupkan ke

Malaysia melalui Jagoi Babang sebanyak 3081 ekor yang mana satu ekor kepiting

itu telurnya setidaknya ada dua juta telur. Sehingga jika dikalkulasi dengan

rupiah ada Rp7,602 miliar bisa kita selamatkan. Akhirnya kita serahkan ke

karantina untuk dibudidayakan,” jelasnya.

Lalu Lintas

Terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas dari 1281 kasus di

tahun 2017 menjadi 1149 di tahun 2018.

Faktor kecelakaan lalu lintas ada empat, manusia, kendaraan,

sarana prasarana jalan, dan alam. Dari empat faktor ini faktor manusialah

penyebab utama. Sebab 80 persen faktor kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh

ulah manusia.

“Sebelum memberikan tanda driving license kita memberikan pelatihan-pelatihan, mulai dari safety riding sampai dengan safety driving. Ini sudah kita lakukan

selama 2018 ini sehingga konsumen atau calon pembeli kendaraan sudah ada

bekal,” tukasnya.

Jumlah Tahanan

Terlepas dari penyelesaian kasus kejahatan, Kapolda Kalbar

juga menyampaikan bahwa jumlah tahanan ikut mengalami kenaikan dari 9.757 orang

tahanan di tahun 2017, naik menjadi 10.711 orang tersangka di tahun 2018.

“Perlu saya sampaikan, tahanan kita di tahun 2017 itu

totalnya ada 9.757 orang, sedangkan 2018 naik menjadi 10.711 orang. Di tahun

2017 tahanan perempuan ada 1.161 orang, kemudian untuk 2018 perempuan ada 1.634

orang, naik,” tukasnya.

Begitu juga laki-lakinya, tahun 2017, 4.208 orang, sedangkan

di tahun 2018, meningkat jadi 9.347 orang. Kapolda mengatakan, tahanan-tahanan

yang jumlahnya selalu membengkak ini kebanyakan tersandung kasus Narkoba.

“Mudah-mudahan di tahun 2019 nanti bisa memberikan efek

deteren. Sehingga mereka-mereka yang pernah ditahan tentunya akan menyampaikan

kepada masyarakat tidak enaknya ditahan itu. Jangankan ditahan baru diproses

aja udah ndk enak apalagi ditahan,” tukasnya.

Untuk informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur

Kalbar, Sutarmidji, Pangdam XII Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad

Supriyadi, Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigadir Jenderal Polisi Suyatmo, yang

mewakili Danlanud, yang mewakili Danlantamal, Kejati Kalbar, Baginda Polin

Lumban Gaol, Forkopimda Kalbar, para tokoh masyarakat dan awak media. (*/Fai)