KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengapresiasi kinerja
Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat yang menurutnya semakin hari semakin
membaik.
“Saya sampaikan apresiasi. Yang pertama terkait penilaian
terhadap kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polda Kalbar yang semakin baik,”
ujarnya, saat menghadiri Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 di Balai Kemitraan
Polda Kalimantan Barat, Senin (31/12/2018 ) malam.
Hanya saja, lanjut Sutarmidji, zona hijau atau zona
integritas di Kalimantan Barat saat ini baru sekitar 15 persen. Selebihnya,
kata dia, masih dalam zona kuning dan zona merah. Tentu hal ini sangat berat
jika dilakukan tanpa sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Polda
dan Kodam.
“Zona hijau atau zona integritas di Kalbar itu hanya 15
persen. Sisanya merah dan kuning, ini kerja berat. Tapi sinergi yang baik
antara Pemerintah provinsi dengan Polda dan Kodam XII/Tanjungpura, saya yakin
dalam dua tahun itu bisa berbalik hijau semua,” tukasnya.
Sutarmidji juga mengapresiasi satgas pangan Polda Kalbar
yang mendapat apresisasi dari Mabes Polri karena menjadi yang paling aktif dan
paling banyak menangani kasus se-Indonesia.
“Satgas pangan Alhamdulillah menjadi yang terbaik dan ini
perlu terus kita tingkatkan dan kita jaga, karena Kalbar ini inflasinya sangat
rentan. Tapi Alhamdulillah, kita bisa mengendalikan harga pangan bahkan sangat
terkendali. Inflasi di sektor pangan ini memang tidak begitu besar, yang besar
itu angkutan udara, selalu menyumbang lebih dari 30 persen. Tapi tentu ini
harus terus kita tingkatkan dan kita jaga,” tuturnya.
Selain itu, mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga
memberikan catatan kepada Polda Kalbar untuk terus mengedukasi masyarakat guna
menekan angka kejahatan konvensional seperti misalnya curanmor dan sebagainya.
“Mudah-mudahan semakin turun dengan edukasi kita,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kalbar ini juga menginginkan
agar kedepan di tingkat Provinsi segera dibuat aplikasi Smart Police.
Aplikasi berbasis android ini, kata dia, dirancang untuk
membantu masyarakat yang mengalami atau menjadi korban tindak kriminalitas.
Dengan fitur panic button (tombol
panik) pengguna hanya cukup menekan tombol tersebut untuk mendapatkan bantuan
segera dari kepolisian atau masyarakat terdekat dengan lokasi pengguna.
“Aplikasi Smart Police
ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Pontianak untuk melaporkan langsung
kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Jadi masyarakat akan saling menjaga. Saya
minta itu dimatangkan lagi dan kita bisa gunakan ini agar semakin efektif dalam
keamanan, sehingga masyarakat bisa menjadi polisi untuk masyarakat yang lain,”
jelasnya.
Midji juga menuturkan bahwa tahun 2019 pihaknya akan terus meningkatkan
sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Polda dan Kodam XII/Tanjungpura. Terlebih
lagi, mengenai penyimpangan-penyimpangan di sektor perpajakan atau pendapatan
daerah.
“Insya Allah tahun depan kita akan melakukan kerjasama mengenai
penyimpangan-penyimpangan di sektor perpajakan atau pendapatan daerah, karena
ada beberapa yang terindikasi. Nanti akan saya sampaikan dan mungkin bisa
ditangani oleh Polda supaya pendapatan kita (Kalbar) semakin meningkat. Kalau sekarang
Alhamdulillah, pendapatan asli daerah (PAD) kita bisa meningkat dari Rp1,7 triliun
bisa diatas Rp2 triliun sekarang,” imbuhnya.
“Bahkan sekarang ini APBD itu setelah defisit ditangani, dilakukan
penghematan dan meningkatkan manajemen aset, kita bisa surplus sampai Rp338
miliar,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu pula, Sutarmidji kembali menegaskan
komitmennya mewujudkan sebanyak-banyaknya desa mandiri di Kalimantan Barat. Tentu
hal ini, kata dia, dapat terwujud dengan sinergitas yang kuat antara Pemprov
Kalbar dengan Polda dan Kodam XII/Tanjungpura.
“Program desa mandiri ini, saya sangat semangat. Karena Pak Kapolda
dan Pak Pangdam lebih semangat. Kita harus tunjukkan, masa’ dari 2036 desa di Kalbar, hanya ada 1 desa mandiri. Target kita
bersama dalam 5 tahun ada 406 desa mandiri,” tukasnya.
“Bahkan dengan Pergub, nanti kita akan sampaikan ke Mendagri
dan Presiden bahwa inilah model penanganan desa yang benar, untuk menarik atau
melanjutkan nawacita yang membangun dari pinggiran. Maka ditarik dengan program
desa mandiri dan nanti tidak akan ada masalah dalam pembelanjaan dana desa,
karena dari 54 indikator desa mandiri itu akan dibagi yang mana kewenangan
provinsi, kabupaten dan desa itu sendiri. Kita sudah matangkan, mudah-mudahan
2019 langsung jalan,” pungkasnya. (Fai)
