KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk mencari solusi bersama atas tantangan fiskal daerah.
Dengan mengusung tema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, forum ini dinilai sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi kota-kota di Kalimantan saat ini, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujar Edi saat membuka Raker Komwil V APEKSI di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026) pagi.
Edi yang juga Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menekankan bahwa ketahanan fiskal tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran, tetapi juga kemampuan daerah untuk tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan pembangunan. Upaya tersebut harus diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi sumber pendapatan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Di Kota Pontianak, Edi memaparkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pendapatan terintegrasi e-PONTI. Inovasi ini disebut mampu meningkatkan transaksi perpajakan rata-rata 11,37 persen setiap tahun.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan Online Tax Monitoring (OTM) yang mendorong kepatuhan wajib pajak meningkat dari 65 persen menjadi 85 persen.
“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pontianak juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui QROP Spasial berbasis sinkronisasi data lintas sektor. Dari sisi aset, Pemkot menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) serta menggandeng Kejaksaan Negeri untuk pengamanan aset daerah.
Edi menegaskan, forum APEKSI menjadi ruang penting untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik antar kota di Indonesia.
“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Alwis Rustam, menilai Komwil V APEKSI Regional Kalimantan sebagai salah satu komwil paling aktif dan produktif dalam menyampaikan masukan strategis.
Ia menyebut berbagai usulan dari Komwil V telah diteruskan ke sejumlah kementerian hingga level pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kemenko, Kementerian Keuangan, hingga Presiden.
Menurutnya, Komwil memiliki peran penting karena mampu memotret persoalan daerah secara lebih detail dan sesuai karakter wilayah.
“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” ujarnya.
Ia juga menyebut, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda sehingga forum komwil menjadi ruang penting untuk menghimpun aspirasi sebelum dibawa ke Rakernas APEKSI.
“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.
Selain itu, Raker Komwil V APEKSI juga menjadi ajang horizontal learning antar daerah, tidak hanya di forum formal, tetapi juga dalam pertukaran pengalaman antarkepala daerah dan perangkat daerah. (*)
