Shopping cart

Laptop Cover

Laptop Cover

1 x $24.00

Remove

Disney Toys

Disney Toys

1 x $5.00

Remove

Screen Axe

Screen Axe

1 x $19.00

Remove

Airpods Pro

Airpods Pro

1 x $49.00

Remove

Log in

Or

Have no account yet? Sign up

Create an account

Or

Already have an account? Log in

Reset password

Remember your password? Log in

Terms of use

Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.

Disclaimers

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Limitation on Liability

Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Copyright Policy

Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

General

Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Do you agree to our terms? Sign up

>

Pontianak

Wako Edi Dorong Revisi UU HKPD, Pajak Parkir dan Rumah Kos Dinilai Perlu Dievaluasi

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 13 May 2026

Wako Edi Dorong Revisi UU HKPD, Pajak Parkir dan Rumah Kos Dinilai Perlu Dievaluasi

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendorong revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) guna memperkuat ruang fiskal daerah dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Edi saat mengikuti kegiatan Reboan: Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu (13/5/2026).

Menurut Edi, sejumlah ketentuan dalam UU HKPD saat ini dinilai perlu ditinjau kembali karena berdampak terhadap potensi penerimaan daerah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Pontianak.

Salah satu yang disoroti adalah tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa parkir yang saat ini dibatasi maksimal 10 persen.

Edi menilai pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih proporsional dalam mengelola potensi pajak daerah, terutama pada sektor yang terus berkembang.

“Jasa parkir yang saat ini maksimal 10 persen perlu ditinjau kembali, paling tidak menjadi 20 persen seperti dulu,” ujarnya.

Selain pajak parkir, Edi juga menyoroti pengaturan terkait jasa sewa kamar atau rumah kos. Ia mendorong agar rumah kos kembali dimasukkan secara tegas sebagai objek PBJT jasa perhotelan.

Menurutnya, perubahan aturan pasca diberlakukannya UU HKPD membuat potensi pendapatan daerah dari sektor rumah kos mengalami penurunan.

Padahal, Kota Pontianak memiliki karakter sebagai kota jasa dan pendidikan dengan jumlah mahasiswa serta pekerja dari luar daerah yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat bisnis rumah kos berkembang pesat dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

“Jasa sewa kamar atau rumah kos sebelumnya dipungut oleh pemerintah daerah. Ketika tidak lagi menjadi objek yang jelas, tentu ada potensi pendapatan daerah yang hilang,” katanya.

Edi menegaskan, revisi UU HKPD penting dilakukan untuk menciptakan keadilan fiskal sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar pembangunan bisa terus berjalan. Tentu pengelolaannya tetap harus akuntabel, proporsional, dan memperhatikan kondisi masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah menyatakan pihaknya akan menampung seluruh masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyampaikan usulan secara resmi melalui surat agar hasil diskusi memiliki dasar administrasi yang kuat.

“Masukan ini akan kami tampung sebagai bahan evaluasi dan pembahasan revisi,” tutupnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendorong revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) guna memperkuat ruang fiskal daerah dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Edi saat mengikuti kegiatan Reboan: Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu (13/5/2026).

Menurut Edi, sejumlah ketentuan dalam UU HKPD saat ini dinilai perlu ditinjau kembali karena berdampak terhadap potensi penerimaan daerah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Pontianak.

Salah satu yang disoroti adalah tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa parkir yang saat ini dibatasi maksimal 10 persen.

Edi menilai pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih proporsional dalam mengelola potensi pajak daerah, terutama pada sektor yang terus berkembang.

“Jasa parkir yang saat ini maksimal 10 persen perlu ditinjau kembali, paling tidak menjadi 20 persen seperti dulu,” ujarnya.

Selain pajak parkir, Edi juga menyoroti pengaturan terkait jasa sewa kamar atau rumah kos. Ia mendorong agar rumah kos kembali dimasukkan secara tegas sebagai objek PBJT jasa perhotelan.

Menurutnya, perubahan aturan pasca diberlakukannya UU HKPD membuat potensi pendapatan daerah dari sektor rumah kos mengalami penurunan.

Padahal, Kota Pontianak memiliki karakter sebagai kota jasa dan pendidikan dengan jumlah mahasiswa serta pekerja dari luar daerah yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat bisnis rumah kos berkembang pesat dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

“Jasa sewa kamar atau rumah kos sebelumnya dipungut oleh pemerintah daerah. Ketika tidak lagi menjadi objek yang jelas, tentu ada potensi pendapatan daerah yang hilang,” katanya.

Edi menegaskan, revisi UU HKPD penting dilakukan untuk menciptakan keadilan fiskal sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar pembangunan bisa terus berjalan. Tentu pengelolaannya tetap harus akuntabel, proporsional, dan memperhatikan kondisi masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah menyatakan pihaknya akan menampung seluruh masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyampaikan usulan secara resmi melalui surat agar hasil diskusi memiliki dasar administrasi yang kuat.

“Masukan ini akan kami tampung sebagai bahan evaluasi dan pembahasan revisi,” tutupnya. (*)

Icon Kompas Premium

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:
Pemerintah Kota Pontianak Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono

Momentum Hari Buruh, PLN dan PLTBm Siantan Perkuat Sinergi Jaga Listrik Kalbar Tetap Andal

Artikel Selanjutnya

Momentum Hari Buruh, PLN dan PLTBm Siantan Perkuat Sinergi Jaga Listrik Kalbar Tetap Andal

Wednesday, 13 May 2026

Artikel Sebelumnya

Jubaidah Sumringah Dikunjungi Istri Wapres, Pengrajin Caping Pontianak Dapat Suntikan Semangat

Wednesday, 13 May 2026

Jubaidah Sumringah Dikunjungi Istri Wapres, Pengrajin Caping Pontianak Dapat Suntikan Semangat

Berita terkait

Wabup Wahyudi Hidayat Hadiri Pembahasan RUU HKPD Soal DAU Luas Wilayah Tutupan Hutan Daerah di Jakarta

Wabup Wahyudi Hidayat Hadiri Pembahasan RUU HKPD Soal DAU Luas Wilayah Tutupan Hutan Daerah di Jakarta

Tuesday, 30 November 2021

Wabup Wahyudi Hidayat Hadiri Pembahasan RUU HKPD Soal DAU Luas Wilayah Tutupan Hutan Daerah di Jakarta

Wabup Wahyudi Hidayat Hadiri Pembahasan RUU HKPD Soal DAU Luas Wilayah Tutupan Hutan Daerah di Jakarta

Tuesday, 30 November 2021

Dishub Pontianak Amankan Juru Parkir Liar di Kawasan Parkir Gratis PSP

Dishub Pontianak Amankan Juru Parkir Liar di Kawasan Parkir Gratis PSP

Tuesday, 23 December 2025

Area Parkir Cap Go Meh Telah Disiapkan, Kapolresta Pontianak Ingatkan Warga Jangan Parkir Sembarangan

Area Parkir Cap Go Meh Telah Disiapkan, Kapolresta Pontianak Ingatkan Warga Jangan Parkir Sembarangan

Thursday, 26 February 2026

Dinilai Tumpang Tindih, Bawaslu Ketapang Harap MK Segera Revisi UU Pilkada

Dinilai Tumpang Tindih, Bawaslu Ketapang Harap MK Segera Revisi UU Pilkada

Wednesday, 28 August 2019

Revisi UU MK Dinilai Tidak Memiliki Manfaat Secara Institusi

Revisi UU MK Dinilai Tidak Memiliki Manfaat Secara Institusi

Thursday, 03 September 2020

Satu Tahun Revisi UU KPK, Lembaga Antirasuah Dinilai Makin Mundur

Satu Tahun Revisi UU KPK, Lembaga Antirasuah Dinilai Makin Mundur

Tuesday, 22 September 2020

Rangkaian Produk Omnibus Law Dinilai Satu Paket dari Revisi UU KPK

Rangkaian Produk Omnibus Law Dinilai Satu Paket dari Revisi UU KPK

Monday, 05 October 2020

Razia Rumah Kos, Pol PP Kubu Raya Temukan Alat Kontrasepsi

Razia Rumah Kos, Pol PP Kubu Raya Temukan Alat Kontrasepsi

Tuesday, 24 October 2017

Sat Pol PP Kapuas Hulu Amankan Dua Remaja Putri di Rumah Kos, Langsung Discreening HIV

Sat Pol PP Kapuas Hulu Amankan Dua Remaja Putri di Rumah Kos, Langsung Discreening HIV

Thursday, 13 March 2025

Rumah Kos Dekat Untan Terbakar Siang Bolong, Pemilik Kehilangan Mata Pencaharian

Rumah Kos Dekat Untan Terbakar Siang Bolong, Pemilik Kehilangan Mata Pencaharian

Wednesday, 23 July 2025

Wako Edi Dorong Usaha Kuliner Optimal Penuhi Kewajiban Pajak

Wako Edi Dorong Usaha Kuliner Optimal Penuhi Kewajiban Pajak

Thursday, 02 March 2023

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Leave a Comment