Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Monday, 11 May 2026 |
KALABRONLINE.com - Kalimantan Barat mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3,94 triliun hingga 31 Maret 2026. Defisit terjadi karena pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diterima.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara di Kalbar baru mencapai Rp 2,99 triliun. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp 6,94 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono mengatakan, APBN tetap menjadi alat pemerintah untuk menjaga ekonomi daerah agar tetap bergerak di tengah kondisi global yang belum stabil.
“APBN terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pembangunan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kalbar Edisi April 2026, Senin (11/05/2026).
Selain itu ia juga menyebutkan penerimaan pajak di Kalbar hingga Maret 2026 tumbuh 18,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 49,73 persen. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut semakin meningkat.
“Belanja pemerintah pusat di Kalbar juga tumbuh 31,68 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai, belanja operasional, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, dan jaringan air.,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN di Kalbar dengan total lebih dari Rp709 miliar.
Dana ini terdiri dari Rp 275,98 miliar untuk ASN pemerintah pusat dan Rp 433,93 miliar untuk ASN pemerintah daerah.
“Penyaluran THR tersebut ikut meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri,” sebutnya.
Dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), ia mengatakan, Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi terbesar, yaitu Rp433,29 miliar.
Setelah itu disusul Kabupaten Sambas sebesar Rp 424,91 miliar dan Kabupaten Sintang sebesar Rp 411,06 miliar.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalbar hingga Maret 2026 mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 pelaku usaha.
Sementara program pembiayaan rumah subsidi (FLPP) telah tersalurkan Rp 205,58 miliar kepada 1.570 penerima.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kalbar dinilai masih kuat dan tetap berperan penting dalam menjaga ekonomi daerah agar terus tumbuh. (Lid)
KALABRONLINE.com - Kalimantan Barat mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3,94 triliun hingga 31 Maret 2026. Defisit terjadi karena pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diterima.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara di Kalbar baru mencapai Rp 2,99 triliun. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp 6,94 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono mengatakan, APBN tetap menjadi alat pemerintah untuk menjaga ekonomi daerah agar tetap bergerak di tengah kondisi global yang belum stabil.
“APBN terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pembangunan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kalbar Edisi April 2026, Senin (11/05/2026).
Selain itu ia juga menyebutkan penerimaan pajak di Kalbar hingga Maret 2026 tumbuh 18,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 49,73 persen. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut semakin meningkat.
“Belanja pemerintah pusat di Kalbar juga tumbuh 31,68 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai, belanja operasional, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, dan jaringan air.,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN di Kalbar dengan total lebih dari Rp709 miliar.
Dana ini terdiri dari Rp 275,98 miliar untuk ASN pemerintah pusat dan Rp 433,93 miliar untuk ASN pemerintah daerah.
“Penyaluran THR tersebut ikut meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri,” sebutnya.
Dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), ia mengatakan, Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi terbesar, yaitu Rp433,29 miliar.
Setelah itu disusul Kabupaten Sambas sebesar Rp 424,91 miliar dan Kabupaten Sintang sebesar Rp 411,06 miliar.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalbar hingga Maret 2026 mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 pelaku usaha.
Sementara program pembiayaan rumah subsidi (FLPP) telah tersalurkan Rp 205,58 miliar kepada 1.570 penerima.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kalbar dinilai masih kuat dan tetap berperan penting dalam menjaga ekonomi daerah agar terus tumbuh. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini