Home Aduan Lalai Nafkahi Anak Meningkat, KPAD Pontianak Usul Blokir NIK Mantan Suami
Pontianak    

Aduan Lalai Nafkahi Anak Meningkat, KPAD Pontianak Usul Blokir NIK Mantan Suami

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Thursday, 23 April 2026
Aduan Lalai Nafkahi Anak Meningkat, KPAD Pontianak Usul Blokir NIK Mantan Suami
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Fenomena mantan suami yang lalai menunaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Kota Pontianak menjadi perhatian serius. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mencatat, pengaduan terkait pengabaian hak nafkah anak masuk dalam lima besar laporan yang diterima selama tiga tahun terakhir.

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengungkapkan, bahwa tren tersebut menunjukkan masih tingginya kasus orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian.

“Ini masuk dalam lima besar pengaduan ke KPAD selama tiga tahun berturut-turut,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Untuk menekan angka kasus tersebut, KPAD mengusulkan kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah.

Menurut Niyah, gagasan ini sebelumnya telah dibahas bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pontianak dan sejumlah organisasi perempuan pada September tahun lalu.

Usulan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Wali Kota Pontianak, dengan rencana tindak lanjut berupa kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Pontianak dan Kementerian Agama.

“Ini menjadi langkah lanjutan. Kami juga bekerja sama dengan Fakultas Hukum Untan untuk menyusun policy brief, serta melibatkan stakeholder seperti Dukcapil dan Kominfo,” jelasnya.

KPAD berharap kebijakan ini tidak berhenti pada tahap MoU, tetapi dapat ditingkatkan menjadi peraturan wali kota (perwa) bahkan peraturan daerah (perda), sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Niyah menegaskan, kewajiban orang tua dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengabaian kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak.

“Negara harus hadir. Salah satunya dengan mendorong kebijakan yang dapat memberikan efek jera, seperti penundaan layanan administrasi melalui NIK bagi orang tua yang lalai,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak luas dari pengabaian nafkah anak. Selain menghambat pendidikan dan akses layanan kesehatan, kondisi ini turut membebani ibu yang harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh.

Akibatnya, beban tersebut berpotensi memicu stres hingga memengaruhi pola asuh, bahkan dapat mengarah pada kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus serupa, KPAD membuka layanan pengaduan dan akan memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak terkait.

“Jika orang tua tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka KPAD dapat merekomendasikan pemblokiran NIK sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengakses layanan administrasi tertentu,” pungkasnya. (Lid)

  • Tags:
  • Bagikan:
Imigrasi Pontianak Dukung Transformasi Kota Sebagai Destinasi Eco Sport Tourism
Artikel Selanjutnya
Imigrasi Pontianak Dukung Transformasi Kota Sebagai Destinasi Eco Sport Tourism
Thursday, 23 April 2026
Artikel Sebelumnya
Viral Video Wisatawan Malaysia Kesulitan Menyeberang di Pelican Crossing Jalan Gajahmada Pontianak
Thursday, 23 April 2026
Viral Video Wisatawan Malaysia Kesulitan Menyeberang di Pelican Crossing Jalan Gajahmada Pontianak

Berita terkait

Terbaru

Wednesday, 27 May 2026
Pulang Kampung ke Singkawang, Ghea...
Wednesday, 27 May 2026
Bupati Ketapang Salurkan Hewan Kurban...
Wednesday, 27 May 2026
Kalbar Dukung Rakernas ARSADA 2026...
Wednesday, 27 May 2026
Momen Haru Iduladha di Rutan...
Wednesday, 27 May 2026
Jagal Sejak Tahun 2000 di...