Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Monday, 07 July 2025 |
KALBARONLINE.com – Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat periode 2024–2027 resmi dilantik pada Senin, 7 Juli 2025. Acara pelantikan digelar di Pendopo Gubernur Kalbar dan dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan Kanwil ATR/BPN Kalbar dan sejumlah pejabat lintas instansi.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, dalam kesempatan ini diwakili oleh Penata Pertanahan Madya, Leo Latumena. Ia hadir bersama jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar Muhajirin Yanis, serta unsur instansi vertikal lainnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga turut hadir langsung dan memberikan dukungannya terhadap peran strategis BWI ke depan.
Dalam pelantikan tersebut, para pengurus BWI Kalbar yang baru diharapkan bisa membawa semangat baru dalam mengelola wakaf secara profesional, amanah, dan produktif. Fokus utamanya adalah menjadikan tanah wakaf sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi umat.
“Wakaf harus dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengurus yang baru harus bisa menjawab tantangan ini,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kolaborasi antara sektor pertanahan, keagamaan, dan lembaga-lembaga pengelola wakaf di daerah, agar pengelolaan aset wakaf bisa lebih berdampak luas dan berkelanjutan. (Jau)
KALBARONLINE.com – Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat periode 2024–2027 resmi dilantik pada Senin, 7 Juli 2025. Acara pelantikan digelar di Pendopo Gubernur Kalbar dan dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan Kanwil ATR/BPN Kalbar dan sejumlah pejabat lintas instansi.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, dalam kesempatan ini diwakili oleh Penata Pertanahan Madya, Leo Latumena. Ia hadir bersama jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar Muhajirin Yanis, serta unsur instansi vertikal lainnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga turut hadir langsung dan memberikan dukungannya terhadap peran strategis BWI ke depan.
Dalam pelantikan tersebut, para pengurus BWI Kalbar yang baru diharapkan bisa membawa semangat baru dalam mengelola wakaf secara profesional, amanah, dan produktif. Fokus utamanya adalah menjadikan tanah wakaf sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi umat.
“Wakaf harus dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengurus yang baru harus bisa menjawab tantangan ini,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kolaborasi antara sektor pertanahan, keagamaan, dan lembaga-lembaga pengelola wakaf di daerah, agar pengelolaan aset wakaf bisa lebih berdampak luas dan berkelanjutan. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini