Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Tuesday, 06 June 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menghadiri acara Sosialisasi Diklat Eksternal Bandiklat PKN Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Selasa (06/06/2023).
Pada kesempatan ini, Sekda Kalbar menyambut baik pelaksanaan diklat eksternal yang diselenggarakan oleh BPR RI Perwakilan Kalbar tersebut. Hal itu karena dirinya menyayangkan, walaupun memperoleh WTP, kadangkala masih ada temuan-temuan yang sifatnya berulang pada pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah.
“Kalau bicara mengenai BPK, pasti tentang temuan, kalau bicara temuan selain keuangan, yang paling tidak mudah adalah penyelesaian permasalahan aset. Dan juga, kalau kita perhatikan bersama, temuan umumnya berulang, misalnya denda keterlambatan pekerjaan, pertanggungjawaban belanja, kekurangan volume pekerjaan dan lain sebagainya," katanya.
"Untuk provinsi, pengelolaan dana BOS di SMA, SMK dan SLB sering menjadi masalah. Karena kepala sekolah ini terkadang belum memahami aturan dalam pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya,” ungkap Harisson.
Ia juga berharap, seluruh ASN dapat menyematkan core value ASN Berakhlak pada dirinya sebagai seorang abdi negara. Ia menilai, sebaik apapun sistem atau aturan yang dibuat, selagi dari ASN tersebut tidak ada kesadaran tidak akan mudah, melainkan akan berusaha mencari celah.
“Bapak ibu sekalian, perlu disampaikan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintah, sebenarnya sudah ada pedomannya semua. Dari pusat maupun daerah. Memang menerapkan implementasinya ini yang tidak mudah, bahkan kadangkala tidak kita lakukan," kata Harisson.
"Misal core value ASN, ini untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang loyal dan militan. Padahal sudah berapa banyak diklat dan pengajaran yang kita sampaikan, pengelolaan keuangan aset dan lainnya. Namun, jika nilai Berakhlak itu tidak diterapkan pasti sulit. Mari bersama mulai berkomitmen dan mengasah diri, dimulai dari hal terkecil," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“SDM memiliki peranan penting dalam organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Menurut Wahyu, peningkatan kompetensi SDM perlu terus ditingkatkan. Pihaknya berharap bisa selalu berperan aktif, agar pengelolaan keuangan daerah semakin lebih baik. Selain pemeriksaan rutin yang dilakukan terkait pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan negara khususnya penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Walaupun sudah WTP, tetap harus dijaga," jelas Wahyu.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Marlyna Almuthahar, pemateri dari Badan Diklat PKN BPK RI Yogyakarta, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalbar, para inspektur dan Kepala BPSDM kabupaten/kota se-Kalbar. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menghadiri acara Sosialisasi Diklat Eksternal Bandiklat PKN Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Selasa (06/06/2023).
Pada kesempatan ini, Sekda Kalbar menyambut baik pelaksanaan diklat eksternal yang diselenggarakan oleh BPR RI Perwakilan Kalbar tersebut. Hal itu karena dirinya menyayangkan, walaupun memperoleh WTP, kadangkala masih ada temuan-temuan yang sifatnya berulang pada pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah.
“Kalau bicara mengenai BPK, pasti tentang temuan, kalau bicara temuan selain keuangan, yang paling tidak mudah adalah penyelesaian permasalahan aset. Dan juga, kalau kita perhatikan bersama, temuan umumnya berulang, misalnya denda keterlambatan pekerjaan, pertanggungjawaban belanja, kekurangan volume pekerjaan dan lain sebagainya," katanya.
"Untuk provinsi, pengelolaan dana BOS di SMA, SMK dan SLB sering menjadi masalah. Karena kepala sekolah ini terkadang belum memahami aturan dalam pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya,” ungkap Harisson.
Ia juga berharap, seluruh ASN dapat menyematkan core value ASN Berakhlak pada dirinya sebagai seorang abdi negara. Ia menilai, sebaik apapun sistem atau aturan yang dibuat, selagi dari ASN tersebut tidak ada kesadaran tidak akan mudah, melainkan akan berusaha mencari celah.
“Bapak ibu sekalian, perlu disampaikan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintah, sebenarnya sudah ada pedomannya semua. Dari pusat maupun daerah. Memang menerapkan implementasinya ini yang tidak mudah, bahkan kadangkala tidak kita lakukan," kata Harisson.
"Misal core value ASN, ini untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang loyal dan militan. Padahal sudah berapa banyak diklat dan pengajaran yang kita sampaikan, pengelolaan keuangan aset dan lainnya. Namun, jika nilai Berakhlak itu tidak diterapkan pasti sulit. Mari bersama mulai berkomitmen dan mengasah diri, dimulai dari hal terkecil," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“SDM memiliki peranan penting dalam organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Menurut Wahyu, peningkatan kompetensi SDM perlu terus ditingkatkan. Pihaknya berharap bisa selalu berperan aktif, agar pengelolaan keuangan daerah semakin lebih baik. Selain pemeriksaan rutin yang dilakukan terkait pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan negara khususnya penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Walaupun sudah WTP, tetap harus dijaga," jelas Wahyu.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Marlyna Almuthahar, pemateri dari Badan Diklat PKN BPK RI Yogyakarta, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalbar, para inspektur dan Kepala BPSDM kabupaten/kota se-Kalbar. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini