Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 09 September 2020 |
KalbarOnline.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah introspeksi diri setelah 59 negara memboikot WNI masuk negaranya. Jazuli mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya harus terus bekerja keras menyelamatkan rakyat.
“Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi Covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas ke sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspons serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah Covid-19 di dalam negeri,” ujar Jazuli kepada wartawan, Rabu (9/9).
Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu condong ke ekonomi justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Makanya, boikot dari 59 negara ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar bisa bekerja lebih baik.
“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19. “Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap,” tuturnya.
Diketahui 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya akibat pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya adalah Malaysia, Hungaria, Uni Emirat Arab, Jepang, Brunei Darussalam, Australia dan Afrika Selatan.
KalbarOnline.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah introspeksi diri setelah 59 negara memboikot WNI masuk negaranya. Jazuli mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya harus terus bekerja keras menyelamatkan rakyat.
“Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi Covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas ke sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspons serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah Covid-19 di dalam negeri,” ujar Jazuli kepada wartawan, Rabu (9/9).
Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu condong ke ekonomi justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Makanya, boikot dari 59 negara ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar bisa bekerja lebih baik.
“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19. “Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap,” tuturnya.
Diketahui 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya akibat pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya adalah Malaysia, Hungaria, Uni Emirat Arab, Jepang, Brunei Darussalam, Australia dan Afrika Selatan.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini