KalbarOnline,
Pontianak – Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Florentinus Anum membenarkan
bahwa terdapat titik hotspot di areal konsesi 10 perusahaan sawit di Kalbar
berdasarkan satelit LAPAN.
“Melalui data itu (LAPAN) itu, titik koordinatnya kita overlay-kan dengan areal IUP (Izin
Perusahaan Perkebunan) dan ternyata ada 10 perusahaan masuk. Itu terdeteksi
hotspot dalam konsesi perkebunan mereka,” ujarnya saat diwawancarai di ruang
kerjanya, Rabu (7/8/2019).
Meski demikian, lanjut Anum, hotspot tersebut bukan berarti
terjadi kebakaran. Sebab hotspot tersebut merupakan deteksi titik panas yang
kebenarannya mesti dibuktikan secara langsung di lapangan. Selain itu juga,
kata dia, titik panas di areal perusahaan tersebut harus dipastikan terlebih
dulu, apakah berada di lahan produktif atau bukan.
“Tapi apakah hotspot tersebut di daerah yang ditanam atau di
semak-semak, kita belum tahu, karena areal IUP itu luas,” ucapnya.
Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya mengaku akan
berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan kabupaten/kota.
“Kita nanti akan minta klarifikasi dari Dinas Perkebunan
kabupaten/kota untuk memastikan titik panas yang terdeteksi tersebut,” akunya.
Anum berujar, jika data LAPAN tersebut terbukti terjadi
kebakaran, langkah selanjutnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
“Yang jelas tugas kita mengawasi hotspot yang ada tersebut
dan kemudian itu kita sajikan ke pimpinan,” ujarnya.
Sebab, lanjut dia, kewenangan perizinan perkebunan secara
umum berada di pemerintah kabupaten. Seluruh perizinan, kata dia, dikeluarkan
oleh kabupaten melalui Bupati. Secara aturan juga, kata dia, yang memiliki
kewenangan bertanggung jawab mengawasi, membina dan mengawal perizinan yang
diberikan.
“Ketika izin dikeluarkan kabupaten, kabupaten memiliki
tanggung jawab mengawasi,” tegasnya.
Dirinya juga mengaku sangat mendukung langkah Gubernur
Sutarmidji yang akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan
sanksi terhadap perusahaan yang lahannya terbukti terbakar. Hal itu menurutnya
merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan
dan lahan yang telah menjadi kasus musiman ini. Selain itu juga, kata dia,
dengan diterbitkannya Pergub tersebut, provinsi memiliki dasar hukum untuk
menindak perusahaan.
Adapun 10 perusahaan yang lahan konsesinya terdeteksi
hotspot berdasarkan satelit LAPAN sebagai berikut :
Empat hotspot di Kabupaten
Sanggau :
PT Mitra Austral
Sejahtera, Desa Mobui, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau
Sumber peta : IL, tingkat kepercayaan : 100 persen
PT Sumatera Jaya Agro
Lestari, Desa Sejotang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau
Sumber peta : IUP, tingkat kepercayaan : 89 persen
PT Global Kalimantan
Makmur, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau
Sumber peta : IL, tingkat kepercayaan : 100 persen
PT Bumi Tata Lestari,
Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau
Sumber peta : IL, tingkat kepercayaan : 100 persen
Tiga hotspot di
Kabupaten Kapuas Hulu :
PT Kapuasindo Palm
Industry, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu
Sumber peta : ILOK, IUP, tingkat kepercayaan : 82 persen
PT Sawit Kapuas
Kencana, Desa Perapau Jaya, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu
Sumber peta : ILOK, IUP, tingkat kepercayaan : 100 persen
PT Sawit Kapuas
Kencana, Desa Perapau Jaya, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu
Sumber peta : ILOK, IUP, tingkat kepercayaan : 100 persen
Catatan : PT Sawit
Kapuas Kencana terdapat dua titik koordinat
Tiga hotspot di
Kabupaten Ketapang :
PT Arrtu Borneo
Perkebunan, Desa Negeri Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang
Sumber peta : IUP, tingkat kepercayaan : 100 persen
PT Putra Sari Lestari,
Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang
Sumber peta : IUP, tingkat kepercayaan : 98 persen
PT Sinar Karya
Mandiri, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang
Sumber peta : IUP, tingkat kepercayaan : 89 persen
Satu hotspot di
Kabupaten Sintang :
PT Agro Sukses
Lestari, Desa Ampar Bedang, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang
Sumber peta : ILOK, tingkat kepercayaan : 89 persen
