Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Saturday, 02 February 2019 |
KalbarOnline,
Pontianak – Center for International Forestry Research (CIFOR) yang
merupakan bagian dari penyediaan data spasial menggelar diskusi panel peta
vegetasi skala besar untuk perencanaan tata ruang berbasis ekosistem, Kamis
(31/1/2019).
Diskusi ini lantas mendapat apresiasi Bappeda Provinsi
Kalbar. Kabid Fisik, Prasarana dan Sumber Daya, Ir. Yuslinda, MM mengatakan
bahwa Bappeda Kalbar sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi CIFOR ini.
“Saya kira sangat membantu dan bermanfaat bagi perencanaan
pembangunan di Kalbar. Untuk itu terima kasih kepada CIFOR yang telah
bersedia untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kabid Fisik, Prasarana dan sumber daya
dalam membancakan sambutan tertulis Kepala Bappeda Kalbar mengatakan melalui
kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan
dari seluruh pelaku pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara secara umum dan
khususnya di Provinsi Kalbar sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa
dan negara.
Permasalahkan pembangunan di Provinsi Kalbar salah satunya
adalah belum tersedianya data pembangunan yang berbasis spasial. Terkait
permasalahan tersebut pada tanggal 1 Desember 2018 di Jakarta, pemerintah telah
menyerahkan akun Geoportal kebijakan satu peta (KSP) kepada Pemerintah Provinsi
Kalbar.
“Kebijakan satu peta bertujuan untuk perencanaan
pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah,
serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat,”
tutur Yuslinda.
Yuslinda menambahkan, berdasarkan rencana pembangunan jangka
menegah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, visi yang akan direalisasikan adalah ‘Terwujudnya
Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan
Infrastruktur dan Perbaikan tata kelola Pemerintah’.
Visi tersebut mengandung pengertian 5 (lima) tahun yang akan
datang, fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta perbaikan tata
kelola pemerintah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik.
Berkenaan dengan kegiatan hari ini, Yuslinda menyatakan tentang
penyediaan data spasial, merupakan perwujudan dari visi perbaikan tata kelola
pemerintah khususnya 2 dari 5 misi yang harus dilaksanakan yaitu: meningkatkan
kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan,
partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan
lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika
perubahan tersebut dan menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam
kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi
antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, upaya konservasi. (*/Fai)
KalbarOnline,
Pontianak – Center for International Forestry Research (CIFOR) yang
merupakan bagian dari penyediaan data spasial menggelar diskusi panel peta
vegetasi skala besar untuk perencanaan tata ruang berbasis ekosistem, Kamis
(31/1/2019).
Diskusi ini lantas mendapat apresiasi Bappeda Provinsi
Kalbar. Kabid Fisik, Prasarana dan Sumber Daya, Ir. Yuslinda, MM mengatakan
bahwa Bappeda Kalbar sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi CIFOR ini.
“Saya kira sangat membantu dan bermanfaat bagi perencanaan
pembangunan di Kalbar. Untuk itu terima kasih kepada CIFOR yang telah
bersedia untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kabid Fisik, Prasarana dan sumber daya
dalam membancakan sambutan tertulis Kepala Bappeda Kalbar mengatakan melalui
kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan
dari seluruh pelaku pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara secara umum dan
khususnya di Provinsi Kalbar sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa
dan negara.
Permasalahkan pembangunan di Provinsi Kalbar salah satunya
adalah belum tersedianya data pembangunan yang berbasis spasial. Terkait
permasalahan tersebut pada tanggal 1 Desember 2018 di Jakarta, pemerintah telah
menyerahkan akun Geoportal kebijakan satu peta (KSP) kepada Pemerintah Provinsi
Kalbar.
“Kebijakan satu peta bertujuan untuk perencanaan
pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah,
serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat,”
tutur Yuslinda.
Yuslinda menambahkan, berdasarkan rencana pembangunan jangka
menegah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, visi yang akan direalisasikan adalah ‘Terwujudnya
Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan
Infrastruktur dan Perbaikan tata kelola Pemerintah’.
Visi tersebut mengandung pengertian 5 (lima) tahun yang akan
datang, fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta perbaikan tata
kelola pemerintah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik.
Berkenaan dengan kegiatan hari ini, Yuslinda menyatakan tentang
penyediaan data spasial, merupakan perwujudan dari visi perbaikan tata kelola
pemerintah khususnya 2 dari 5 misi yang harus dilaksanakan yaitu: meningkatkan
kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan,
partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan
lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika
perubahan tersebut dan menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam
kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi
antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, upaya konservasi. (*/Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini