Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Thursday, 14 May 2026 |
KALBARONLINE.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat turut mendampingi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono mengatakan, kewenangan pelaksanaan program MBG sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara pihaknya berperan dalam mendukung tata kelola keuangan agar berjalan tertib dan efisien.
“Eksekusi program MBG tentunya menjadi kewenangan BGN secara mutlak, bagaimana melaksanakan dan mengeksekusinya. Peran kami dari Kementerian Keuangan mendampingi dari sisi tata kelola, efisiensi, dan bagaimana mereka mentransaksikan keuangan,” ujarnya, Kamis (14/05/2026)
Rahmat menjelaskan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinator wilayah guna memantau kebutuhan di lapangan yang dapat dibantu oleh Kementerian Keuangan.
Menurutnya, karena program MBG masih tergolong baru, para pengelola maupun tenaga akuntansi di lapangan masih memerlukan pemahaman terkait proses pembukuan dan tata kelola transaksi keuangan.
“Karena program ini baru berjalan, para akuntan belum sepenuhnya memahami bagaimana melakukan pembukuan dan menjaga transaksi keuangan, termasuk proses bisnisnya,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, DJPb Kalbar berkolaborasi dengan Badan Diklat Keuangan Pontianak serta Mustika Anggaran untuk menyediakan perangkat lunak sederhana guna membantu penatausahaan keuangan program MBG secara seragam.
Rahmat menyebut, software tersebut diharapkan dapat mempermudah pengelolaan berbagai komponen anggaran dalam program MBG, mulai dari insentif, biaya bahan baku hingga biaya operasional.
“Supaya seluruh fasilitas dan biaya operasional MBG dapat ditatausahakan dengan baik,” tuturnya. (Lid)
KALBARONLINE.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat turut mendampingi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono mengatakan, kewenangan pelaksanaan program MBG sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara pihaknya berperan dalam mendukung tata kelola keuangan agar berjalan tertib dan efisien.
“Eksekusi program MBG tentunya menjadi kewenangan BGN secara mutlak, bagaimana melaksanakan dan mengeksekusinya. Peran kami dari Kementerian Keuangan mendampingi dari sisi tata kelola, efisiensi, dan bagaimana mereka mentransaksikan keuangan,” ujarnya, Kamis (14/05/2026)
Rahmat menjelaskan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinator wilayah guna memantau kebutuhan di lapangan yang dapat dibantu oleh Kementerian Keuangan.
Menurutnya, karena program MBG masih tergolong baru, para pengelola maupun tenaga akuntansi di lapangan masih memerlukan pemahaman terkait proses pembukuan dan tata kelola transaksi keuangan.
“Karena program ini baru berjalan, para akuntan belum sepenuhnya memahami bagaimana melakukan pembukuan dan menjaga transaksi keuangan, termasuk proses bisnisnya,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, DJPb Kalbar berkolaborasi dengan Badan Diklat Keuangan Pontianak serta Mustika Anggaran untuk menyediakan perangkat lunak sederhana guna membantu penatausahaan keuangan program MBG secara seragam.
Rahmat menyebut, software tersebut diharapkan dapat mempermudah pengelolaan berbagai komponen anggaran dalam program MBG, mulai dari insentif, biaya bahan baku hingga biaya operasional.
“Supaya seluruh fasilitas dan biaya operasional MBG dapat ditatausahakan dengan baik,” tuturnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini