Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Friday, 01 January 2021 |
KalbarOnline.com – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memberikan catatan kebijakan kesehatan selama 2020. Mufida menyebut respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19 menjadi catatan besar.
Ia menilai pemerintah terkesan meremehkan masuknya virus Covid-19. Mulai dari pernyataan virus tidak akan masuk, bisa sembuh sendiri, dan telatnya menyatakan sebagai bencana nasional.
Ditambah lagi, saat awal-awal pemerintah, justru mempromosikan wisata dengan berbagai insentif. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia termasuk yang paling akhir dalam menutup kedatangan dari negara-negara yang sudah terkenda pandemi Covid-19.
’’Ketidaksigapan ini berakibat pada langkanya alat pelindung diri (APD), kurangnya lab pemeriksaan spesimen, kurangnya alat kesehatan seperti ventilator dan minimnya kesiapan RS untuk penanganan Covid,’’ ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (1/1).
Pada pertengahan tahun, persoalan semakin pelik. Kampanye new normal yang salah kaprah hingga tidak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah membuat grafik konfirmasi positif Covid terus menanjak. Hingga 10 bulan sejak diumumkannya kasus pertama, Indonesia belum lepas dari gelombang pertama.
’’Akibatnya, tenaga kesehatan kita kolaps. Selama 10 bulan pandemi sampai 28 Desember, 507 tenaga medis telah gugur dalam menjalankan tugasnya dan terbanyak justru pada Desember, sebanyak 98 orang,’’ katanya.
Persoalan bukan mereda saat rencana penggunaan vaksin Covid-19. Pemerintah sudah mendatangkan 3 juta vaksin Sinovac pada saat uji klinis tahap 3 vaksin ini belum keluar. Seturut dengan label kehalalannya.
’’Puncaknya terjadi pergantian Menteri Kesehatan sebagai salah satu strategi penanganan Pandemi. Presiden menunjuk seorang yang lama berkecimpung di dunia bisnis keuangan. Presiden mungkin lebih menilai bahwa problem penanganan Covid termasuk masalah vaksin ada di sisi manajerialnya. Apalagipersaingan untuk mendapatkan vaksin yang diperebutkan seluruh dunia memerlukan pendekatan bisnis,’’ kata dia.
Mufida menilai, pendekatan penanganan pandemi bukan hanya soal vaksinasi semata. Pekerjaan rumah menteri kesehatan yang baru, ujar dia, adalah menjawab keraguan publik untuk bisa mengendalikan pandemi Covid-19 ini lebih baik dibanding sebelumnya.
’’Membuat kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, meningkatkan testing-tracing-treatment, menjamin ketersediaan APD dan alkes yang dibutuhkan, menurunkan positive rate yang secara nasional saat ini di kisaran 15 persen dan death rate yang juga masih cukup tinggi dan tentu mendatangkan vaksin yang aman dan teruji,’’ urainya. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memberikan catatan kebijakan kesehatan selama 2020. Mufida menyebut respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19 menjadi catatan besar.
Ia menilai pemerintah terkesan meremehkan masuknya virus Covid-19. Mulai dari pernyataan virus tidak akan masuk, bisa sembuh sendiri, dan telatnya menyatakan sebagai bencana nasional.
Ditambah lagi, saat awal-awal pemerintah, justru mempromosikan wisata dengan berbagai insentif. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia termasuk yang paling akhir dalam menutup kedatangan dari negara-negara yang sudah terkenda pandemi Covid-19.
’’Ketidaksigapan ini berakibat pada langkanya alat pelindung diri (APD), kurangnya lab pemeriksaan spesimen, kurangnya alat kesehatan seperti ventilator dan minimnya kesiapan RS untuk penanganan Covid,’’ ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (1/1).
Pada pertengahan tahun, persoalan semakin pelik. Kampanye new normal yang salah kaprah hingga tidak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah membuat grafik konfirmasi positif Covid terus menanjak. Hingga 10 bulan sejak diumumkannya kasus pertama, Indonesia belum lepas dari gelombang pertama.
’’Akibatnya, tenaga kesehatan kita kolaps. Selama 10 bulan pandemi sampai 28 Desember, 507 tenaga medis telah gugur dalam menjalankan tugasnya dan terbanyak justru pada Desember, sebanyak 98 orang,’’ katanya.
Persoalan bukan mereda saat rencana penggunaan vaksin Covid-19. Pemerintah sudah mendatangkan 3 juta vaksin Sinovac pada saat uji klinis tahap 3 vaksin ini belum keluar. Seturut dengan label kehalalannya.
’’Puncaknya terjadi pergantian Menteri Kesehatan sebagai salah satu strategi penanganan Pandemi. Presiden menunjuk seorang yang lama berkecimpung di dunia bisnis keuangan. Presiden mungkin lebih menilai bahwa problem penanganan Covid termasuk masalah vaksin ada di sisi manajerialnya. Apalagipersaingan untuk mendapatkan vaksin yang diperebutkan seluruh dunia memerlukan pendekatan bisnis,’’ kata dia.
Mufida menilai, pendekatan penanganan pandemi bukan hanya soal vaksinasi semata. Pekerjaan rumah menteri kesehatan yang baru, ujar dia, adalah menjawab keraguan publik untuk bisa mengendalikan pandemi Covid-19 ini lebih baik dibanding sebelumnya.
’’Membuat kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, meningkatkan testing-tracing-treatment, menjamin ketersediaan APD dan alkes yang dibutuhkan, menurunkan positive rate yang secara nasional saat ini di kisaran 15 persen dan death rate yang juga masih cukup tinggi dan tentu mendatangkan vaksin yang aman dan teruji,’’ urainya. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini