Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Friday, 07 July 2017 |
Akan Mengkaji Masalah Serta Amdal PT TBMS
KalbarOnline, Kayong Utara – Ratusan massa dari Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat usai mendatangi Kantor Bupati Kayong Utara menyampaikan tuntutan agar dicabutnya izin lingkungan PT Teluk Batang Mitra Sejati (TBMS) kemudian bergerak menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara, pada Selasa (4/7).
Massa yang sudah mengantongi Surat Bupati untuk penghentian aktivitas tambang batu granit PT TBMS di Kecamatan Teluk Batang meminta wakil rakyat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyelidiki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara.
Ketua DPRD Kayong Utara, M Sukardi kepada KalbarOnline mengatakan terkait tuntutan masyarakat Kecamatan Teluk Batang, anggota DPRD sudah mengakomodir dan akan segera membentuk Pansus DPRD untuk melihat kajian masalah serta kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT TBMS karena sampai saat ini DPRD belum mengetahui rekomendasi izin lingkungan tersebut.
“DPRD akan membentuk pansus untuk melihat kajian masalahnya, karena kalau ada polemik seperti ini Pansus bisa meminta surat rekomendasi itu, saat ini kita tidak bisa menerima atau menolak begitu saja, nanti Pansus-lah yang akan memutuskan,” terang M Sukardi. (Adi LC)
Akan Mengkaji Masalah Serta Amdal PT TBMS
KalbarOnline, Kayong Utara – Ratusan massa dari Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat usai mendatangi Kantor Bupati Kayong Utara menyampaikan tuntutan agar dicabutnya izin lingkungan PT Teluk Batang Mitra Sejati (TBMS) kemudian bergerak menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara, pada Selasa (4/7).
Massa yang sudah mengantongi Surat Bupati untuk penghentian aktivitas tambang batu granit PT TBMS di Kecamatan Teluk Batang meminta wakil rakyat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyelidiki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara.
Ketua DPRD Kayong Utara, M Sukardi kepada KalbarOnline mengatakan terkait tuntutan masyarakat Kecamatan Teluk Batang, anggota DPRD sudah mengakomodir dan akan segera membentuk Pansus DPRD untuk melihat kajian masalah serta kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT TBMS karena sampai saat ini DPRD belum mengetahui rekomendasi izin lingkungan tersebut.
“DPRD akan membentuk pansus untuk melihat kajian masalahnya, karena kalau ada polemik seperti ini Pansus bisa meminta surat rekomendasi itu, saat ini kita tidak bisa menerima atau menolak begitu saja, nanti Pansus-lah yang akan memutuskan,” terang M Sukardi. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini